Keputusan Dirjen Badilum

  1. SK Dirjen Badilum Nomor 1/DJU/OT.01.03/1/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum Dan ZITTING PLAATS.
  2. SK Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/SK/OT.01.2/IV/2012 Tentang Pengesahan Petunjuk Pengisian Dan Pengolahan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik.
  3. SK Dirjen Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
  4. SK Dirjen Badilum Nomor 353/DJU/SK/HM.02.3/3/2015 Tentang Prosedure Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding.
  5. SK Dirjen Badilum Nomor 1185/DJU/SK/PS.01/5/2015 Tentang Alur Pemberian Layanan Hukum Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum.
  6. SK Dirjen Badilum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan Dan Standar Meja Informasi Di Pengadilan.
  7. Lampiran SK DIrjen Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan Dan Standar Meja Informasi Di Pengadilan.
  8. SK Dirjen Badilum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 Tentang Pedoman Standar Minimal Sarana Dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak.
  9. Lampiran SK Dirjen Badilum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 Tentang Pedoman Standar Minimal Sarana Dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak.
  10. Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 4/DJU/KP.01.2/12/2017 Tentang Syarat Pengangkatan Panitera Pengganti.
  11. SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedeoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.
  12. SK Dirjen Badilum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkmah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.
  13. SK Dirjen Badilum Nomor 1476a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 Tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding.
  14. SK Dirjen Badilum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 Tentang Penetepan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Berada Di Lingkungan Peradilan Umum.
  15. SK Dirjen Badilum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 Tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.
  16. Sura Edara Dirjen Badilum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Virtual Account Untuk Pembayaran Iuran Anggota IKAHI Seluruh Indonesia.
  17. SK Dirjen Badilum Nomor 1163/DJU/SK/KP02.1/4/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 Tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat banding.
  18. SK Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) Di Lingkungan Peradilan Umum.
  19. Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court.
  20. SK Dirjen Badilum Nomor 2990/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Backup Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum.
  21. SK Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019 Tentang Pengelolaan Backup Data Register, Arsip Perkara Secara Elektronik Serta Pemeliharaan Register Dan Arsip Perkara Manual.
  22. Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Batuan Panggilan/Pemberitahuan.
  23. SK Dirjen Badilum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 Tentang Intruksi Pengelolaan Dan Pertangungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-Biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi Dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi.
  24. SK Dirjen Badilum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

Berita

Tulis email kamu untuk berlangganan berita Pengadilan Negeri Ranai